MAKASSAR — Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (HMP PPKn) Universitas Muhammadiyah Makassar periode 2026–2027 menggelar Dialog Publik bertajuk “Peran Pemuda dan Mahasiswa dalam Mengawal Demokrasi di Indonesia”, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan yang mengusung semangat Profetik Resolutif ini menjadi wadah diskusi dan pertukaran gagasan antara pemerintah, akademisi, dan mahasiswa dalam membahas pentingnya partisipasi politik yang sehat, penguatan kesadaran kritis, serta peran generasi muda dalam mengawal kebijakan pemerintah.
Dialog publik tersebut menghadirkan tiga narasumber dari latar belakang berbeda, yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Dr. H. Fathur Rahim, S.T., M.T.; akademisi sekaligus dosen PPKn Universitas Muhammadiyah Makassar, Akbar Aba, S.Pd., M.Ed.; serta Menteri Advokasi BEM Universitas Muhammadiyah Makassar periode 2026–2027, Agung Gemilar.
Kehadiran ketiga narasumber tersebut memberikan perspektif yang beragam mengenai peran strategis pemuda dan mahasiswa dalam kehidupan demokrasi, mulai dari pengawasan kebijakan pemerintah, penguatan pendidikan politik, hingga revitalisasi gerakan mahasiswa sebagai kekuatan kontrol sosial.
Diawali Pertunjukan Tari dan Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara (MC), dilanjutkan dengan pertunjukan tari sebagai bentuk penyambutan kepada para tamu undangan dan narasumber. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an sebelum memasuki agenda laporan kepanitiaan dan sambutan.
Ketua Panitia, Muhammad Faldy, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan dialog publik diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa mengenai tanggung jawab generasi muda dalam menjaga nilai-nilai demokrasi.
Ia menekankan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami demokrasi sebagai konsep yang dipelajari dalam ruang perkuliahan, tetapi juga mampu mengimplementasikannya melalui sikap kritis, partisipasi aktif, dan kepedulian terhadap persoalan masyarakat.
"Melalui kegiatan dialog publik ini, kami berharap mahasiswa semakin menyadari bahwa demokrasi bukan hanya persoalan pemilihan umum atau pergantian kepemimpinan, melainkan juga tentang bagaimana kita berpartisipasi, menyampaikan aspirasi, mengawal kebijakan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara bertanggung jawab," demikian rumusan pesan yang menjadi inti laporan kepanitiaan.
Sementara itu, Ketua Umum HMP PPKn Unismuh Makassar, Andi Fahmi Riski, dalam sambutannya menegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan harus menjadi ruang pembentukan karakter kepemimpinan, penguatan intelektualitas, serta pengembangan kepekaan sosial.
Menurutnya, mahasiswa PPKn memiliki tanggung jawab akademik dan moral untuk menjadi bagian dari generasi yang mampu memahami sekaligus mengamalkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat.
"Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perjalanan demokrasi bangsa. Kita harus hadir sebagai generasi yang mampu berpikir kritis, menyampaikan gagasan, dan memberikan kontribusi nyata. Organisasi kemahasiswaan harus menjadi tempat lahirnya pemikiran yang membangun, bukan sekadar tempat menjalankan kegiatan seremonial," menjadi inti penekanan dalam sambutannya.
Ia juga berharap kegiatan tersebut mampu memperkuat tradisi diskusi dan budaya akademik di lingkungan mahasiswa PPKn Unismuh Makassar.
Dukungan terhadap kegiatan tersebut turut disampaikan Ketua BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unismuh Makassar, Zulkifli.
Dalam sambutannya, ia mengapresiasi inisiatif HMP PPKn yang menghadirkan forum diskusi dengan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dan aktivis kemahasiswaan.
Menurutnya, kegiatan dialog publik merupakan salah satu bentuk nyata penguatan gerakan intelektual mahasiswa yang perlu terus dikembangkan di lingkungan perguruan tinggi.
"Gerakan mahasiswa harus terus tumbuh melalui tradisi membaca, berdiskusi, mengkaji persoalan, dan menyampaikan kritik yang bertanggung jawab. Mahasiswa harus menjadi kekuatan moral yang tidak kehilangan keberanian dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat," menjadi pokok pesan dalam sambutannya.
Ketua Prodi PPKn Resmi Membuka Kegiatan
Kegiatan dialog publik tersebut secara resmi dibuka oleh Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dra. Jumiati Nur.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada pengurus HMP PPKn yang telah menginisiasi kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang relevan dengan perkembangan demokrasi Indonesia.
Ia menilai bahwa dialog publik merupakan bagian penting dari proses pembelajaran mahasiswa di luar ruang perkuliahan karena memberikan kesempatan untuk mempertemukan teori yang dipelajari dengan realitas sosial dan politik yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, mahasiswa PPKn perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, pemahaman kebangsaan yang kuat, serta karakter demokratis dalam menyikapi berbagai persoalan publik.
"Sebagai mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi. Mahasiswa harus mampu menjadi teladan dalam menyampaikan pendapat secara santun, berpikir kritis, serta memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat," menjadi inti arahannya.
Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi pengembangan wawasan dan karakter mahasiswa, khususnya dalam mempersiapkan generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap kehidupan demokrasi.
Kesbangpol Makassar Tekankan Pentingnya Berpolitik secara Sehat
Memasuki sesi pemaparan materi, narasumber pertama, Dr. H. Fathur Rahim, S.T., M.T., membawakan materi mengenai “Peran Pemuda dalam Mengawasi Kekuasaan dan Mengawal Kebijakan Pemerintah di Indonesia.”
Dalam pemaparannya, Fathur Rahim lebih menekankan pentingnya membangun pemahaman politik yang sehat, rasional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, politik pada hakikatnya harus menjadi sarana untuk menghadirkan kebaikan bersama, bukan sekadar alat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Ia mengingatkan bahwa keterlibatan pemuda dan mahasiswa dalam kehidupan politik hendaknya dilandasi oleh nilai-nilai moral, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap masyarakat.
"Berpolitik harus dilakukan secara sehat. Setiap aktivitas politik hendaknya didasarkan pada niat untuk menghadirkan kebaikan bagi masyarakat dan kepentingan bersama, bukan semata-mata memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu," merupakan pokok pandangan yang disampaikannya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemuda dan mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, pengawasan tersebut harus dilakukan secara objektif, berdasarkan fakta, dan tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik praktis.
Ia juga menekankan bahwa perbedaan pandangan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, masyarakat, khususnya generasi muda, perlu mengedepankan sikap saling menghargai dan tidak menjadikan perbedaan pilihan politik sebagai sumber perpecahan.
Dalam konteks pengawasan kebijakan pemerintah, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kritik yang konstruktif dan menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif sekaligus kesadaran bahwa kepentingan publik harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok.
Akbar Aba: Mahasiswa Harus Mengedepankan Pendidikan dan Keteladanan
Narasumber kedua, Akbar Aba, S.Pd., M.Ed, membahas materi Penguatan Kesadaran Kritis dan Pendidikan Politik Mahasiswa dalam Mewujudkan Demokrasi yang Berkualitas.”
Sebagai akademisi, Akbar menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang demokratis, kritis, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, mahasiswa sebagai kelompok intelektual memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan edukasi yang baik kepada masyarakat sekaligus memberikan contoh melalui sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menilai bahwa kemampuan berpikir kritis tidak boleh hanya diwujudkan melalui keberanian menyampaikan kritik, tetapi juga harus disertai pengetahuan, etika, kemampuan menganalisis persoalan, serta keteladanan.
"Sebagai insan akademis, kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat. Mahasiswa tidak cukup hanya pandai berbicara atau mengkritik, tetapi juga harus mampu memberikan contoh yang baik melalui sikap, perilaku, dan tindakan nyata," merupakan inti gagasan yang ditekankannya.
Akbar juga menjelaskan bahwa pendidikan politik tidak hanya berkaitan dengan pemilihan umum, partai politik, atau proses perebutan kekuasaan. Lebih jauh, pendidikan politik merupakan proses pembentukan kesadaran masyarakat mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, dan pentingnya partisipasi dalam kehidupan bernegara.
Dalam konteks kehidupan mahasiswa, pendidikan politik dapat diwujudkan melalui penguatan literasi, budaya diskusi, kajian akademik, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya kemampuan mahasiswa dalam menyikapi perkembangan informasi di era digital. Menurutnya, mahasiswa harus mampu memilah informasi, menghindari penyebaran berita bohong, dan membangun argumentasi berdasarkan pengetahuan serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi kelompok yang memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam membangun kehidupan demokrasi yang berkualitas.
Agung Gemilar: Mahasiswa Harus Menjadi Mitra Kritis Pemerintah
Sementara itu, narasumber ketiga, Agung Gemilar, selaku Menteri Advokasi BEM Unismuh Makassar periode 2026–2027, membawakan materi Revitalisasi Gerakan Mahasiswa sebagai Kekuatan Kontrol Sosial dalam Menjaga Demokrasi.
Dalam pemaparannya, Agung menekankan pentingnya mengembalikan peran strategis mahasiswa sebagai kekuatan moral, intelektual, dan kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Namun, ia menegaskan bahwa posisi mahasiswa terhadap pemerintah tidak harus selalu dipahami sebagai pihak yang berseberangan.
Sebaliknya, mahasiswa perlu menempatkan diri sebagai mitra kritis pemerintah, yakni pihak yang mampu memberikan apresiasi terhadap kebijakan yang baik sekaligus menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
"Mahasiswa harus menjadi mitra kritis pemerintah. Ketika pemerintah menghadirkan kebijakan yang baik dan berpihak kepada masyarakat, kita harus mampu memberikan apresiasi. Namun, ketika terdapat kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, mahasiswa harus berani menyampaikan kritik dan menawarkan solusi," merupakan inti pandangan yang disampaikannya.
Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa gerakan mahasiswa harus dibangun melalui kajian yang mendalam, penguatan literasi, serta kemampuan membaca realitas sosial secara objektif.
Ia mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa tidak boleh hanya berorientasi pada aksi demonstrasi, tetapi juga perlu diperkuat melalui diskusi ilmiah, advokasi kebijakan, pengabdian masyarakat, dan penyampaian gagasan yang konstruktif.
Menurutnya, independensi dan idealisme mahasiswa merupakan modal penting dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Oleh karena itu, mahasiswa perlu menjaga sikap kritis tanpa kehilangan kemampuan membangun komunikasi dan kerja sama yang produktif dengan pemerintah.
Ia juga mendorong organisasi kemahasiswaan untuk terus mengembangkan tradisi intelektual agar gerakan mahasiswa memiliki landasan argumentasi yang kuat dan mampu memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.
Dialog Publik Perkuat Kesadaran Demokrasi Mahasiswa
Melalui pemaparan ketiga narasumber, kegiatan dialog publik tersebut menghadirkan tiga perspektif yang saling melengkapi dalam memahami peran pemuda dan mahasiswa dalam mengawal demokrasi Indonesia.
Dari perspektif pemerintah, demokrasi membutuhkan partisipasi politik yang sehat, rasional, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dari perspektif akademisi, demokrasi yang berkualitas harus ditopang oleh pendidikan, kesadaran kritis, dan keteladanan. Sementara dari perspektif kemahasiswaan, demokrasi memerlukan kekuatan kontrol sosial yang independen, konstruktif, dan bertanggung jawab.
Ketiga pandangan tersebut memperlihatkan bahwa peran mahasiswa tidak hanya terbatas pada aktivitas akademik di ruang perkuliahan, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dalam mengawal kebijakan publik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa mahasiswa perlu menjaga keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan moral, dan keberanian menyampaikan aspirasi.
Dengan demikian, keterlibatan mahasiswa dalam kehidupan demokrasi diharapkan tidak berhenti pada kritik, tetapi juga diwujudkan melalui pendidikan masyarakat, penguatan literasi politik, serta kontribusi nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial.
Ditutup dengan Pembacaan Doa dan Foto Bersama
Setelah seluruh rangkaian pemaparan materi dan dialog publik selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa sebagai ungkapan rasa syukur atas kelancaran seluruh agenda yang telah berlangsung.
Pembacaan doa tersebut sekaligus menjadi penutup rangkaian kegiatan yang diharapkan dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, serta memperkuat kesadaran mahasiswa mengenai tanggung jawabnya dalam kehidupan demokrasi.
Selanjutnya, kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama yang melibatkan para narasumber, pengurus HMP PPKn, panitia pelaksana, dan peserta dialog publik.
Momentum foto bersama tersebut menjadi simbol kebersamaan sekaligus dokumentasi kegiatan yang mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, dan mahasiswa dalam satu ruang diskusi mengenai masa depan demokrasi Indonesia.
Melalui kegiatan ini, HMP PPKn Universitas Muhammadiyah Makassar periode 2026–2027 berharap semangat diskusi, kesadaran kritis, dan kepedulian terhadap persoalan kebangsaan terus tumbuh di kalangan mahasiswa.
Dialog publik ini juga menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam membangun budaya intelektual yang terbuka, memperkuat pendidikan politik, serta mendorong mahasiswa untuk mengambil peran aktif sebagai agen perubahan dan mitra kritis pemerintah.
Dengan mengedepankan nilai-nilai akademik, etika demokrasi, dan kepentingan masyarakat, mahasiswa diharapkan mampu berkontribusi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi Indonesia yang lebih sehat, partisipatif, dan berkualitas.