Oleh: Akbar Aba
Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Pemerhati Pendidikan Politik dan Demokrasi
OPINI - Delapan puluh satu tahun setelah Pertempuran Surabaya, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Pahlawan. Setiap tanggal 10 November, penghormatan kepada para pejuang diwujudkan melalui upacara, pengibaran bendera, ziarah, dan berbagai kegiatan kebangsaan. Kisah keberanian para pahlawan kembali dihadirkan sebagai pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan. Namun, di tengah kemeriahan peringatan tersebut, terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: apakah semangat kepahlawanan telah benar-benar menjadi bagian dari kehidupan berbangsa, terutama dalam menjaga demokrasi, menegakkan keadilan, dan memastikan kekuasaan tetap berpihak kepada rakyat?
Pertanyaan tersebut penting karena perjuangan bangsa tidak berhenti ketika kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan justru menjadi awal dari tanggung jawab besar untuk membangun negara yang berdaulat, demokratis, adil, dan bermartabat. Para pahlawan telah memperjuangkan hak bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, sedangkan generasi sekarang memiliki kewajiban memastikan bahwa hak tersebut tidak kehilangan makna dalam praktik penyelenggaraan negara. Kemerdekaan politik harus diikuti oleh kemerdekaan warga negara untuk menyampaikan pendapat, memperoleh perlakuan yang adil, berpartisipasi dalam pemerintahan, dan menikmati hasil pembangunan secara layak.
Indonesia telah mengalami berbagai perubahan penting dalam perjalanan demokrasinya. Reformasi 1998 membuka ruang yang lebih luas bagi kebebasan politik, penyelenggaraan pemilihan umum yang kompetitif, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik. Namun, perkembangan demokrasi tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Korupsi, penyalahgunaan kewenangan, ketimpangan sosial, politik transaksional, dan lemahnya keteladanan sebagian pemimpin menunjukkan bahwa demokrasi masih memerlukan penguatan. Dalam keadaan demikian, Hari Pahlawan seharusnya tidak hanya menjadi momentum mengenang masa lalu, tetapi juga kesempatan untuk mengevaluasi sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah diwujudkan dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
Dari Perjuangan Kemerdekaan Menuju Kedaulatan Rakyat
Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perlawanan rakyat terhadap pasukan Inggris memperlihatkan keberanian dan persatuan masyarakat dalam menghadapi kekuatan militer yang lebih unggul. Perjuangan tersebut melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemuda, ulama, santri, tokoh masyarakat, dan rakyat biasa yang memiliki kesadaran bersama untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Bung Tomo dikenal melalui pidato-pidatonya yang membangkitkan semangat perjuangan, sementara berbagai elemen masyarakat mengambil peran sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab masing-masing.
Sejarah tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari kekuatan kolektif masyarakat yang melampaui perbedaan agama, suku, golongan, dan latar belakang sosial. Resolusi Jihad yang diserukan para ulama Nahdlatul Ulama pada 22 Oktober 1945 turut memberikan dorongan moral bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Di sisi lain, gerakan pembaruan pendidikan dan pelayanan sosial yang dirintis KH. Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah sejak 1912 memperlihatkan bahwa pengabdian kepada bangsa juga dapat dilakukan melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Perjuangan kebangsaan dengan demikian memiliki bentuk yang beragam, tetapi diarahkan pada cita-cita bersama untuk membangun kehidupan masyarakat yang merdeka dan bermartabat.
Jika generasi 1945 berjuang mempertahankan kemerdekaan dari kekuasaan asing, generasi sekarang menghadapi tanggung jawab untuk memastikan bahwa kemerdekaan tersebut benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini memberikan pesan bahwa kekuasaan negara bukanlah milik pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu, melainkan mandat konstitusional yang harus dijalankan untuk kepentingan seluruh masyarakat.
Dalam perspektif demokrasi, kedaulatan rakyat tidak cukup dimaknai sebagai hak memberikan suara ketika pemilihan umum berlangsung. Kedaulatan rakyat juga mencakup kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, memperoleh informasi, serta meminta pertanggungjawaban penyelenggara negara. Robert A. Dahl dalam On Democracy (1998) menekankan pentingnya partisipasi efektif, persamaan suara, pemahaman yang memadai, pengendalian agenda, dan keterlibatan warga negara dalam proses demokratis. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya berkaitan dengan siapa yang memegang kekuasaan, tetapi juga bagaimana kekuasaan dijalankan dan sejauh mana rakyat dapat memengaruhi keputusan publik.
Demokrasi Tidak Cukup Dirayakan melalui Pemilu
Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia. Melalui pemilu, masyarakat memperoleh kesempatan untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat secara konstitusional. Namun, keberhasilan demokrasi tidak dapat dinilai hanya berdasarkan terselenggaranya pemilihan umum secara berkala. Demokrasi yang berkualitas membutuhkan kebebasan berpendapat, penegakan hukum, keterbukaan pemerintahan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam kehidupan politik, kemenangan dalam pemilihan umum sering kali dipahami sebagai keberhasilan memperoleh legitimasi rakyat. Akan tetapi, legitimasi elektoral tidak berarti memberikan kewenangan tanpa batas kepada pemimpin terpilih. Kekuasaan tetap harus dijalankan berdasarkan konstitusi, prinsip akuntabilitas, dan kepentingan publik. Seorang pemimpin yang memperoleh dukungan mayoritas tetap berkewajiban melindungi hak kelompok minoritas, menghormati kritik, dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak menimbulkan diskriminasi terhadap masyarakat.
Demokrasi juga membutuhkan keberanian warga negara untuk menyampaikan kritik secara bertanggung jawab. Kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk permusuhan terhadap negara. Dalam sistem demokrasi, pemerintah merupakan penyelenggara kekuasaan yang dapat berganti melalui mekanisme konstitusional, sedangkan negara memiliki keberlanjutan kelembagaan yang lebih luas. Oleh karena itu, kritik yang didasarkan pada argumentasi dan kepentingan publik merupakan bagian dari partisipasi kewarganegaraan yang dapat membantu memperbaiki kualitas pemerintahan.
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi membutuhkan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, termasuk ketika pandangan tersebut berbeda dengan kebijakan pemerintah. Kebebasan berpendapat harus dilaksanakan dengan menghormati hukum dan hak orang lain, tetapi pembatasannya juga tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Demokrasi yang sehat justru ditandai oleh kemampuan pemerintah dan masyarakat mengelola perbedaan melalui dialog, argumentasi, dan mekanisme konstitusional.
Keadilan Sosial sebagai Ukuran Keberhasilan Kemerdekaan
Kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan tidak hanya bertujuan menghadirkan kebebasan politik, tetapi juga membangun kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan negara adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut berkaitan erat dengan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan nasional tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi atau kemajuan infrastruktur, tetapi juga melalui kemampuan negara memperluas kesempatan hidup yang layak bagi seluruh warga negara.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada September 2025 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai sekitar 23,36 juta orang atau 8,25 persen dari jumlah penduduk. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan Maret 2025 yang tercatat sebanyak 23,85 juta orang atau 8,47 persen. Penurunan ini merupakan perkembangan positif yang perlu diapresiasi. Namun, keberadaan jutaan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan tetap menjadi pekerjaan besar dalam pembangunan nasional. Tantangan tersebut semakin kompleks apabila dikaitkan dengan perbedaan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, dan pembangunan antarwilayah.
Dalam perspektif demokrasi, ketimpangan sosial tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas partisipasi politik masyarakat. Warga negara yang menghadapi keterbatasan pendidikan, informasi, dan sumber daya ekonomi dapat mengalami hambatan dalam menggunakan hak politiknya secara bebas dan bermakna. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi politik perlu berjalan bersama demokrasi yang berorientasi pada keadilan sosial. Hak memilih memang penting, tetapi hak tersebut harus didukung oleh kondisi sosial yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara mandiri dan bertanggung jawab.
Nilai keadilan sosial juga memiliki titik temu dengan ajaran moral keagamaan. Dalam Islam, Surah An-Nahl ayat 90 menegaskan pentingnya berlaku adil dan berbuat kebajikan. Pesan tersebut memperkuat pemahaman bahwa keadilan bukan sekadar prinsip hukum atau politik, melainkan tanggung jawab moral yang harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam negara yang majemuk, prinsip keadilan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang setara tanpa membedakan agama, suku, status sosial, maupun latar belakang ekonomi.
Keteladanan Pemimpin dan Tanggung Jawab Kekuasaan
Para pahlawan telah memberikan pelajaran bahwa kepemimpinan membutuhkan keberanian, pengorbanan, dan kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nilai tersebut memiliki relevansi langsung dengan etika penyelenggaraan negara dalam sistem demokrasi. Kekuasaan yang diperoleh melalui proses politik pada hakikatnya merupakan amanah publik yang harus digunakan untuk melindungi hak masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, kualitas kepemimpinan tidak cukup dinilai berdasarkan popularitas atau keberhasilan memenangkan pemilihan umum, tetapi juga melalui integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan.
Berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan kewenangan memperlihatkan bahwa nilai pengabdian belum sepenuhnya menjadi pedoman perilaku sebagian penyelenggara negara. Korupsi bukan hanya tindakan yang melanggar hukum, melainkan juga bentuk penyimpangan terhadap kepercayaan masyarakat. Ketika anggaran pembangunan disalahgunakan, masyarakat berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Akibatnya, korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
Dalam kehidupan demokratis, keteladanan pemimpin memiliki pengaruh penting terhadap pembentukan budaya politik masyarakat. Pemimpin yang menghormati hukum, menerima kritik, dan menjalankan kebijakan secara transparan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Sebaliknya, pemimpin yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok berisiko menumbuhkan sikap apatis dan ketidakpercayaan terhadap institusi politik. Oleh karena itu, pendidikan politik tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi juga harus diwujudkan melalui perilaku para pemimpin yang memberikan contoh dalam kehidupan publik.
Semangat kepahlawanan pada masa kini dapat diterjemahkan melalui keberanian menjaga integritas di tengah berbagai kepentingan politik dan ekonomi. Seorang pejabat yang menolak korupsi, aparatur negara yang memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, pendidik yang menjalankan tugas secara bertanggung jawab, serta masyarakat yang berani memperjuangkan kebenaran merupakan contoh aktualisasi nilai perjuangan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mungkin tidak memperoleh pengakuan sebagai pahlawan dalam pengertian formal, tetapi kontribusinya memiliki arti penting bagi keberlangsungan bangsa dan kualitas kehidupan demokratis.
Pancasila sebagai Kompas Moral Demokrasi
Pancasila memiliki kedudukan strategis sebagai dasar negara dan ideologi nasional yang memberikan arah moral bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudi Latif dalam Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (2011) menguraikan Pancasila sebagai dasar filosofis kehidupan kebangsaan yang memiliki akar historis dan relevansi dalam penyelenggaraan negara. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai rumusan formal, tetapi harus diwujudkan dalam praktik pemerintahan dan perilaku warga negara.
Dalam konteks demokrasi, sila keempat Pancasila menegaskan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa penyelenggaraan kekuasaan harus memberikan tempat bagi aspirasi rakyat, pertimbangan yang rasional, dan mekanisme perwakilan yang bertanggung jawab. Demokrasi Pancasila tidak cukup dipahami sebagai proses pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, tetapi juga harus memperhatikan penghormatan terhadap martabat manusia, persatuan bangsa, dan keadilan sosial.
Kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan nilai yang saling berkaitan. Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan landasan tanggung jawab moral, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut penghormatan terhadap martabat manusia, Persatuan Indonesia menghendaki solidaritas kebangsaan, sila Kerakyatan menegaskan pentingnya partisipasi dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, sedangkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi arah penting pembangunan nasional. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi tidak dapat dipisahkan dari nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan.
Dalam praktik penyelenggaraan negara, Pancasila seharusnya menjadi dasar untuk mengevaluasi kebijakan dan penggunaan kekuasaan. Pemerintahan yang mengatasnamakan Pancasila tetapi mengabaikan hak masyarakat, membatasi partisipasi secara tidak sah, atau membiarkan ketidakadilan sosial perlu dikritisi berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol persatuan, tetapi juga sebagai landasan etis untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan demi kepentingan rakyat.
Pendidikan Politik dan Masa Depan Demokrasi
Salah satu tantangan besar dalam kehidupan demokrasi adalah membangun warga negara yang tidak hanya aktif dalam kegiatan politik, tetapi juga memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter demokratis. Partisipasi politik yang tinggi belum tentu mencerminkan kualitas demokrasi apabila masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi pilihan politiknya. Oleh sebab itu, pendidikan politik memiliki kedudukan penting dalam membentuk masyarakat yang mampu berpartisipasi secara kritis, rasional, dan bertanggung jawab.
Margaret S. Branson (1998) menjelaskan bahwa kompetensi kewarganegaraan mencakup tiga komponen utama, yaitu civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan, civic skills atau keterampilan kewarganegaraan, dan civic dispositions atau watak kewarganegaraan. Ketiga komponen tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan demokrasi tidak cukup hanya memberikan pengetahuan mengenai konstitusi, pemilihan umum, dan lembaga negara, tetapi juga harus membentuk keterampilan berpartisipasi serta karakter yang mendukung kehidupan demokratis.
Dalam lingkungan perguruan tinggi, pendidikan politik dapat diwujudkan melalui pembentukan budaya akademik yang menghargai kebebasan berpendapat, perbedaan pandangan, dan argumentasi ilmiah. Mahasiswa perlu dibiasakan untuk berdiskusi secara terbuka, mengkritisi kebijakan berdasarkan fakta, serta menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan musyawarah. Kampus seharusnya menjadi ruang pembelajaran demokrasi yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberikan pengalaman nyata dalam mempraktikkan nilai-nilai kewarganegaraan.
Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah perkembangan demokrasi Indonesia. Namun, tanggung jawab tersebut tidak cukup diwujudkan melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum atau kegiatan organisasi semata. Generasi muda perlu mengembangkan kemampuan literasi politik, memahami informasi secara kritis, menolak politik uang, serta menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan. Di tengah perkembangan teknologi digital, kemampuan membedakan fakta, opini, dan manipulasi informasi menjadi bagian penting dari kompetensi warga negara demokratis.
Pendidikan politik yang berkualitas tidak bertujuan membentuk kesetiaan kepada tokoh atau kelompok politik tertentu, melainkan membangun kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjaga kehidupan demokratis. Melalui pendidikan yang kritis dan partisipatif, generasi muda diharapkan mampu menjadi warga negara yang tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan politik sesaat, tetapi memiliki keberanian untuk memperjuangkan kepentingan umum berdasarkan nilai Pancasila dan konstitusi.
Hari Pahlawan sebagai Momentum Merawat Demokrasi
Peringatan Hari Pahlawan seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat kesadaran bahwa kemerdekaan dan demokrasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Kemerdekaan memberikan dasar bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, sedangkan demokrasi menyediakan mekanisme agar rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan arah penyelenggaraan negara. Tanpa demokrasi yang sehat, kemerdekaan berisiko hanya dimaknai sebagai kedaulatan formal, sementara aspirasi masyarakat tidak memperoleh ruang yang memadai dalam proses pengambilan keputusan publik.
Merawat demokrasi berarti menjaga agar kekuasaan tidak kehilangan tanggung jawab terhadap rakyat. Pemerintah perlu menjalankan kebijakan secara transparan, membuka ruang partisipasi masyarakat, dan memastikan penegakan hukum berlangsung secara adil. Lembaga pendidikan perlu memperkuat pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik yang menumbuhkan kesadaran kritis. Sementara itu, masyarakat perlu menggunakan hak politik secara bertanggung jawab, menghargai perbedaan, serta berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Perjuangan bangsa pada masa kini memang tidak lagi sama dengan perjuangan bersenjata pada tahun 1945. Namun, nilai keberanian, pengorbanan, persatuan, dan pengabdian tetap memiliki relevansi yang tidak berkurang. Keberanian menolak penyalahgunaan kekuasaan, kesediaan memperjuangkan hak masyarakat, komitmen menjaga kebebasan sipil, serta upaya menghadirkan keadilan sosial merupakan bentuk perjuangan yang dibutuhkan dalam kehidupan demokrasi modern. Semangat kepahlawanan dengan demikian harus dipahami sebagai nilai yang terus hidup dalam tindakan, bukan sekadar simbol yang dikenang pada tanggal tertentu.
Pada akhirnya, penghormatan terbaik kepada para pahlawan bukan hanya melalui kemampuan mengenang nama dan peristiwa perjuangan mereka, tetapi melalui kesediaan menjaga cita-cita kemerdekaan. Para pahlawan telah menunjukkan keberanian untuk mempertahankan kedaulatan bangsa, sedangkan generasi sekarang dituntut memiliki keberanian untuk menjaga konstitusi, memperkuat demokrasi, menegakkan keadilan, dan memastikan kekuasaan tetap berpihak kepada rakyat.
Bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan, tetapi perjuangan untuk menghadirkan demokrasi yang bermartabat dan keadilan yang dirasakan seluruh rakyat masih terus berlangsung. Para pahlawan telah memperjuangkan kemerdekaan agar bangsa ini dapat menentukan nasibnya sendiri. Tanggung jawab generasi hari ini adalah memastikan bahwa kedaulatan tersebut benar-benar berada di tangan rakyat, bukan sekadar menjadi rumusan konstitusi atau slogan politik.
Merawat demokrasi berarti melanjutkan perjuangan pahlawan. Sebab, kemerdekaan yang sesungguhnya tidak hanya ditandai oleh berkibarnya Merah Putih, tetapi juga oleh hadirnya keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan rakyat.
Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2026